30% BUMD di Indonesia Kolaps: Permasalahan dan Solusi yang Diperlukan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini mengungkapkan data yang mencengangkan terkait kondisi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Indonesia. Dari total 1.057 BUMD yang tercatat, sekitar 30% di antaranya dilaporkan mengalami kolaps. Hal ini disampaikan oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam sebuah acara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Kamis (22/08).

Tomsi menyebutkan bahwa dari keseluruhan BUMD di Indonesia dengan aset mencapai Rp889 triliun, sekitar 30% mengalami kebangkrutan. Menurutnya, salah satu penyebab utama dari kolapsnya BUMD tersebut adalah karena modal perusahaan yang habis.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga menjadi beban berat bagi pemerintah daerah yang harus menanggung biaya operasional, termasuk gaji pegawai.

“Kolapsnya BUMD ini terjadi karena modal yang habis, sehingga membebani daerah untuk terus membayar tenaga kerja dan pegawai,” ujar Tomsi.

Dalam kesempatan yang sama, Tomsi Tohir juga menegaskan pentingnya sikap tegas dari para kepala daerah dalam menangani BUMD di Indonesia yang bermasalah.

Ia menyarankan agar kepala daerah tidak ragu melaporkan kasus-kasus di mana modal perusahaan habis dan menimbulkan kerugian bagi negara kepada aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, langkah ini lebih baik daripada membiarkan inspektur daerah kebingungan dalam menangani situasi yang tidak sehat tersebut.

“Para kepala daerah harus bersikap tegas. Jika setelah dicek ternyata modal habis dan ada kerugian negara, lebih baik segera dilaporkan ke APH, daripada inspektur daerah bingung dalam menangani masalah ini,” tegasnya.

Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD memerlukan perhatian khusus dan tindakan nyata dari pemerintah daerah. Dengan lebih dari seperempat perusahaan daerah berada dalam kondisi kritis, diperlukan evaluasi menyeluruh dan langkah-langkah strategis untuk memastikan BUMD dapat berfungsi secara optimal dan tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah di masa mendatang.

Demikian informasi seputar kondisi BUMD di Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Indopreneur.Org.