Rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif pajak pada 2026 disambut positif kalangan buruh. Namun, serikat pekerja berharap kebijakan tersebut juga berlaku pada cukai rokok yang dinilai sangat memengaruhi industri padat karya.
Ketua FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto menegaskan sektor sigaret kretek tangan (SKT) paling rentan jika ada kenaikan cukai. Industri ini menyerap ribuan tenaga kerja, sehingga perubahan tarif sedikit saja berdampak langsung pada pendapatan pekerja.
Menurutnya, konsistensi kebijakan fiskal perlu diwujudkan dengan menunda kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Hal itu diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi keberlangsungan industri rokok di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Cukai Rokok Dinilai Beri Dampak Besar pada Tenaga Kerja SKT
FSP RTMM-SPSI bahkan telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut berisi usulan moratorium kenaikan cukai rokok selama tiga tahun ke depan. Buruh menilai langkah ini penting untuk menahan gelombang pemutusan hubungan kerja di industri tembakau.
Waljid menambahkan, situasi semakin kompleks dengan maraknya rokok ilegal di pasaran. Kenaikan tarif cukai justru dikhawatirkan mendorong peredaran rokok ilegal semakin luas, yang pada akhirnya merugikan negara dan menekan industri resmi.
Ia berharap pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi buruh yang menggantungkan hidup dari industri tembakau. Menurutnya, stabilitas harga rokok melalui penundaan kenaikan cukai dapat menjadi solusi menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus menekan risiko sosial ekonomi.
Serikat pekerja mendesak pemerintah menunda kenaikan cukai rokok. Usulan moratorium tiga tahun dipandang sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat, melindungi industri SKT, dan menekan maraknya rokok ilegal.
Demikian informasi seputar protes untuk kenaikan cukai rokok pada tahun 2026. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Indopreneur.Org.
