Kementerian Keuangan mendorong Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Management Aset Negara (LMAN) untuk bersinergi dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara. Selama ini LMAN hanya bersinergi dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN) saja.
Sinergi dengan swasta dibutuhkan karena untuk melakukan pembangunan lahan milik pemerintah dibutuhkan investasi yang besar. Sementara kemampuan dari LMAN sendiri sebagai badan bentukan pemerintah sangat terbatas untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset khususnya yang tidak dipakai.
Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengungkapkan bahwa LMAN merupakan investor dan dapat mengoptimalkan sendiri aset negara. Namun jika dibutuhkan maka pihaknya dapat bekerjasama dengan swasta untuk mengoptimalkan lahan negara yang nganggur.
Menurutnya kerjasama dengan pihak swasta dapat dilakuakan lewat skema build, operated, transfer (BOT) dan kerja sama operasi atau kerja sama pemerintah dan abadan usaha. Hal tersebut sudah lazim dilakukan di negara-negara maju. Sementara pihak pemerintah dapat lebih fokus mengurusi atau mendanai pembangunan infrastruktur.
Rahayu menambahkan bahwa hingga saat ini banyak swasta yang tidak tertarik untuk bekerja sama dengan LMAN guna mengoptimalkan aset negara. Mereka cenderung berpikir bahwa untuk bekerjasama dengan pemerintah harus melalui hal yang ribet. Padahal semua sudah sesuai dengan prosedur maka hal tersebut tidaklah benar.
LMAN sendiri saat ini tengah menginvetarisir aset-aset idle yang bisa dilakukan kerjasama dengan pihak swata sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi negara. Salah satu yang sudah dikaji untuk dilakukan kerjasama dengan pihak swasta adalah di Medan.
Sekretaris Perusahaan PT Intiland Desevlopment Tbk Therisa Rustandi mengungkapkan bahwa para pengembang swasta tentu tertarik jika diajak kerjasama. Namun pemerintah harus mengajukan persyaratan yang tidak rumit.
Menurutnya obrolan mengenai kerjasama tersebut tentu telah dilakukan oleh pemerintah dengan swasta. Namun pihak swasta masih banyak yang menimbang mengenai bentuk kerjasama tersebut. Mengingat ini aset negara sehingga sistem kerjasama cenderung rumit.
Managing Director Sinarmas Land, Dhony Rahajo juga mengaku tertarik dengan adanya kerjasama tersebut. Yang terpenting adalah regulasinya harus bagus. Ini karena ada banyak sekali regulasi yang menyangkut aset negara.
