Rencana peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2025 mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Payment ID adalah sistem dengan kode unik yang menggabungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode ID untuk mencatat transaksi pembayaran.
Dengan sistem itu, Bank Indonesia akan dapat mengakses dan menganalisis data transaksi keuangan setiap warga negara, termasuk pendapatan, belanja, serta profil pajak dan investasi.
Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, sistem Payment ID dirancang untuk mendeteksi penipuan dan kecurangan keuangan.
Payment ID: Rencana BI Catat Semua Transaksi Keuangan Masyarakat
Seluruh informasi dari berbagai akun bank, e-wallet, dan platform keuangan yang dimiliki seseorang dapat disatukan dalam satu sistem ini. Misalnya, bank bisa langsung mengecek profil keuangan calon debitur, memudahkan proses pengecekan kredit.
Namun, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa Payment ID berpotensi melanggar privasi dan hak-hak warga negara, khususnya terkait data keuangan dan transaksi yang akan terekam di sistem ini.
Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menilai bahwa Payment ID memungkinkan Bank Indonesia untuk mengakses seluruh transaksi pembayaran masyarakat, termasuk transaksi perbankan, e-wallet, dan e-commerce. Hal tersebut berisiko mengurangi kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.
Tulus Abadi, pegiat perlindungan konsumen dari FKBI, mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan transaksi digital. Bahkan, Payment ID dianggap bisa merusak privasi nasabah dan melanggar hak asasi warga negara.
Beberapa pihak juga meragukan kesiapan pemerintah dalam menjalankan sistem ini, mengingat pengalaman buruk dengan kebijakan digitalisasi sebelumnya, seperti Core Tax.
Peluncuran Payment ID oleh Bank Indonesia memicu polemik mengenai potensi pelanggaran privasi dan hak asasi warga negara. Meskipun sistem ini dapat mendeteksi penipuan dan mempermudah proses transaksi, tantangan terkait keamanan data dan kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan privasi sebelum meluncurkan sistem ini secara luas.
Demikian informasi seputar Bank Indonesia dengan produk barunya, Payment ID. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Indopreneur.Org.
