Presiden Joko Widodo Kembali membuka keran ekspor CPO mulai Senin, 23 Mei mendatang. Kebijakan tersebut tentu disambut baik oleh organisasi petani sawit seluruh Indonesia.
Ketua Umum Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman mengatakan, dibukanya kembali eskpor CPO akan menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami lmasalah.
“Baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp2.000 per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi,” kata Alpian dikutip dari Antara, Jumat 20 Mei.
Dikutip dari VOI, Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS.
“Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia,” katanya.
Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel.
Hal tersebut, lanjut Pahala, bisa dilihat dari dana BPDPKS Rp137,283 triliun yang dipungut sejak 2015 hingga 2021 sekitar 80,16 persen hanya untuk subsidi biodiesel.
Sementara untuk petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Ketua Umum Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Narno tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.
Kebijakan ekspor CPO yang diumumkan Presiden Jokowi tersebut mulai berlaku pada 23 Mei 2022, setelahh sempat dilarang sejak 28 April lalu.
