Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa kepada Gubernur Edy Rahmayadi untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan buruh di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (6/11/2018).
Para buruh ini tergabung dalam Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU). Mereka menilai penetapan upah tersebut tidak sebanding dengan kenaikan ekonomi provinsi saat ini. Kebijakan yang telah disahkan juga menurut mereka tidak berdasarkan survei dan malah menurunkan kesejahteraan buruh.
Amin Basri Ketua Umum FSPI menyampaikan, bahwa pemerintah yang telah menetapkan upah tidak sebanding dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Segera meminta kepada Edy Rahmayadi untuk segera mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015.
“Bahwa upah yang telah ditetapkan tidak berdasarkan survei KHL yang seharusnya dilakukan. Kami juga minta kepada Edy Rahmayadi segara melakukan kajian ulang dan mencabut PP no 78 tahun 2015,” ucap Amin Basri dengan pelantang suara dari atas mobil komando.
Puluhan demonstran menghadap pagar utama pintu masuk kantor membawa beberapa spanduk dan poster bertuliskan aspirasi.
Basri mengatakan, sewaktu melakukan kampanye pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Edy -Ijeck sering menyampaikan bahwa akan menyejahterakan para kaum buruh.
“Kami tagih janji mereka, dulu waktu melakukan kampanye mereka bilang akan menyejahterakan para pekera. Tapi itu mana? Engga ada sampai sekarang,” ucapnya.
Kaum pekerja ini meminta untuk menaikan UMP yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, Dinas Tenaga Kerja, lalu asosiasi pengusaha hingga serikat buruh sebesar 2,3 juta menjadi 2,9 juta rupiah.
Kuat dugaan, angka 8,03 persen hanya akal-akalan pemerintah. Termasuk Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang juga menyetujui dan menetapkannya. “Kami menduga dewan pengupahan adalah kartel. Ada dugaan bahwa ada mafia dalam pengupahan ini,” kata Amin Basri.
Massa dari FSPMI juga berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut. Namun tidak satupun yang menemui mereka. Bahkan Edy Rahmayadi tidak turun menemui massa. Unjuk rasa hari ini dikawal ratusan polisi. Di halaman utama Kantor Gubernur, sudah terparkir satu unit watercanon.
