Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengumumkan penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) triwulan ke-IV 2023 sebesar Rp189 miliar kepada enam kabupaten/kota di wilayah tersebut. Penyaluran dana ini merupakan bagian dari mekanisme yang bertujuan untuk mendukung program-program penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad menjelaskan bahwa DBH Migas yang diberikan terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp36 miliar dan gas bumi sebesar Rp153,8 miliar. Setiap kabupaten dan kota telah menandatangani dokumen Surat Keputusan (SK) terkait penyaluran dana tersebut, dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung pada masing-masing daerah.
Kabupaten Sorong, yang merupakan penghasil migas terbesar di wilayah tersebut, mendapatkan alokasi DBH Migas yang lebih besar dibandingkan kabupaten lain di Papua Barat Daya. Untuk minyak bumi, Kabupaten Sorong menerima alokasi sebesar Rp14,4 miliar dan gas bumi sebesar Rp61,5 miliar.
Sementara itu, Kota Sorong dan empat kabupaten lainnya, yaitu Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw, masing-masing memperoleh DBH dari minyak bumi sebesar Rp2,1 miliar dan gas bumi sebesar Rp9,2 miliar.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sendiri mendapatkan DBH minyak sebesar Rp10,8 miliar dan gas bumi sebesar Rp46,1 miliar. Namun, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah DBH Migas pada triwulan ke-IV, yang sebelumnya mencapai Rp900 miliar, namun kini menurun menjadi Rp100 miliar. Hal ini berdampak pada penurunan penerimaan di masing-masing kabupaten dan kota.
Musa’ad mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum mengetahui penyebab pasti dari penurunan penerimaan DBH Migas tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana untuk mengirim surat kepada Kementerian Keuangan guna meminta penjelasan lebih lanjut terkait penurunan tersebut. Hal ini dianggap penting untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, diharapkan transparansi dalam penggunaan dana ini dapat ditingkatkan dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
Demikian informasi seputar hasil DBH Migas di Papua Barat Daya. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Indopreneur.org.
