Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawari telah mengumumkan rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang akan mendukung berbagai aspek, termasuk ekosistem mobil listrik. Pernyataannya tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pengesahan RUU menjadi UU APBN 2024 di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/9).
Salah satu fokus utama APBN 2024 adalah mendorong transformasi ekonomi, termasuk upaya hilirisasi di sektor mobil listrik dan baterai, serta sektor pangan. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan terus mendukung berbagai inisiatif, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan persiapan penting untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sejak tahun 2022 hingga 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp75,5 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara. Rincian alokasi ini mencakup Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp29,4 triliun pada tahun 2023, dan Rp40,6 triliun yang akan digunakan pada tahun 2024.
Hingga Agustus 2023, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp6,4 triliun, setara dengan 21,8 persen dari pagu anggaran tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai proyek strategis nasional.
Di sisi lain, Menteri Sri Mulyani juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi Indonesia di tahun 2024, terutama karena tahun tersebut merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penggunaan dana negara untuk mendukung transformasi ekonomi yang lebih baik di masa depan, dengan penekanan pada inklusivitas dan keberlanjutan keuangan negara.
Pendapatan negara sebesar Rp2.802 triliun yang dianggarkan untuk tahun 2024 akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung transformasi ekonomi. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), mengatasi kemiskinan ekstrem, mengatasi masalah stunting, dan mengurangi tingkat kemiskinan serta ketidaksetaraan pendapatan.
Menteri Sri Mulyani juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan global agar belanja negara dapat lebih terarah di tahun mendatang. Ia menyatakan bahwa belanja negara di tahun 2024 akan difokuskan pada kelompok masyarakat yang berada dalam 40 persen terbawah, sebagai langkah untuk menjaga keadilan sosial dan kesetaraan di Indonesia. Dengan demikian, APBN 2024 menandai langkah penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Air.
